القول البين في أحكام الهدايا للموظفين / HUKUM PARSEL BAGI PEJABAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Lc

Kasus korupsi, suap atau uang pelicin dan nepotisme (KKN) telah membudaya dan menjadi kasus yang serius di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin, termasuk di negeri kita tercinta ini. Ibarat kanker ganas, ia telah menggerogoti seluruh anggota tubuh dan menyebar dalam segala lini kehidupan kita.

Nampaknya kasus korupsi dan suap kepada para pejabat, birokrat, dan kepada hakim untuk memenangkan perkara sudah menjadi persoalan klasik, sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Maka pada edisi kali ini, kami akan menjelaskan hukum memberikan parsel atau hadiah kepada para pejabat atau atasan menurut pandangan Islam.

A.HUKUM MEMBERIKAN PARSEL/HADIAH KEPADA PEJABAT
Pada dasarnya, seseorang memberikan hadiah atau parsel kepada saudaranya seislam merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh syariat. Apalagi jika diniatkan untuk menyambung silaturahim, kasih sayang dan rasa cinta, atau dalam rangka membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisal atau lebih baik darinya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:
تَهَادَوْا تَحَابُّوا
“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Al-Baihaqi II/339 no.12297, dan Abu Ya’la dalam Musnadnya XI/9 no.6148, dan Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Abu Hurairah. Lihat Shahihul Jami’ no.3004 dan Irwa’ul Ghalil no.1601)

Dan diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya.” (HR. Bukhari II/913 no.2445)

Namun terkadang pula, hadiah bisa menjadi haram atau perantara menuju perkara yang haram jika hadiah tersebut untuk tujuan yang melanggar aturan syariat, seperti bertujuan menyuap orang yang menerimanya agar memberikan sesuatu yang bukan haknya, atau membebaskannya dari hukuman yang mesti menimpanya, membatilkan yang hak, atau sebaliknya. Dengan demikian, hukum memberikan hadiah itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan pemberinya dan seberapa jauh dampak dan kerusakan yang ditimbulkan dari pemberian tersebut.

Terdapat beberapa hadits shahih yang sangat menarik untuk menggambarkan dan menjelaskan hukum permasalahan ini. diantaranya apa yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa’idi Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:
اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – رَجُلاً مِنْ بَنِى أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى . فَقَامَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – عَلَى الْمِنْبَرِ – قفَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ ، فَيَأْتِى يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِى . فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَأْتِى بِشَىْءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ » . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَىْ إِبْطَيْهِ « أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ » ثَلاَثًا . قَالَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِىُّ . وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعَ أُذُنَاىَ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِى
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pernah mengangkat salah seorang dari suku Asad sebagai petugas (amil) yang memungut zakat Bani Sulaim. Orang memanggilnya dengan sebutan Ibnu Al-Utabiyah. Ketika ia datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengaudit hasil zakat yang telah dikumpulkannya. Ia (Ibnu Al-Utabiyah) berkata, “Wahai Rasul, ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya,” Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Kalau engkau benar, mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu, sampai hadiah itu mendatangimu?” Lalu Rasulullahh Shallallahu alaihi wa sallam berkhutbah, memanjatkan pujian kepada Allah azza wa jalla , Lalu beliau bersabda: “Aku telah tugaskan seseorang dari kalian sebuah pekerjaan yang Allah azza wa Jalla telah pertanggungjawabkan kepadaku, Lalu ia datang dan berkata: “yang ini harta kalian, sedangkan yang ini hadiah untukku”. Jika dia benar, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, kalau benar hadiah itu mendatanginya. Demi Allah, tidaklah salah seorang kalian mengambilnya tanpa hak, melainkan dia bertemu dengan Allah (pada hari kiamat, pen) dengan membawa unta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik,” lalu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya hingga nampak ketiaknya, dan berkata: “Ya Allah, aku telah sampaikan,”beliau ucapkan tiga kali. (Abu Humaid As-Sa’idi, perawi hadits ini berkata), “Aku Lihat langsung dengan kedua mataku, dan aku dengar langsung dengan kedua telingaku.” (HR Bukhari VI/2624 no. 6753, dan Muslim III/1463 no. 1832)

Hadis ini menunjukkan bahwa hadiah itu datang kepadanya karena jabatan, kedudukan atau tugasnya.

Di zaman sekarang ini, kita sering sekali menjumpai sebagian orang mempermainkan istilah syariat, sehingga sesuatu yang haram dianggapnya bisa menjadi halal. Diantara istilah syariat yang mereka rubah dengan nama-nama yang indah dan menggiurkan adalah riba, diistilahkan dengan nama bunga, manfaat, faedah dan lain sebagainya. Demikian pula dengan istilah risywah (suap). Mereka mengistilahkannya dengan nama hadiah, bonus atau fee dan lain sebagainya.

Umar bin Abdul Aziz berkata: “Hadiah (dengan makna yang sebenarnya, pen) adalah hadiah yang ada di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sedangkan di zaman kita telah berubah menjadi suap.”

Maka dari itu, yang terpenting bagi seorang muslim adalah harus mengetahui bagaimana bentuk pemberian tersebut yang sebenarnya, dan apa hukum syariat tentang permasalahan itu.

B.MAKNA HADIAH DAN SUAP
Hadiah diambil dari kata bahasa Arab, dan maknanya adalah pemberian seseorang yang sah memberi pada masa hidupnya, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan”. (Lihat Aqrabul Masalik, V/341,342)

Sedangkan Suap (risywah) ialah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan”. (Lihat Mukhtarush Shihah, hlm. 244 dan Qamus Muhith, IV/336)
dalam bahasa indonesia disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin.

C. PERBEDAAN ANTARA SUAP DENGAN HADIAH
Seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan dapat membedakan jalan yang hendak ia tempuh, halal ataukah haram. Perbedaan tersebut, di antaranya:

1). Suap adalah, pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Sedangkan hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim.
2). Suap, ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan hadiah, pemberiannya tidak bersyarat.
3). Suap, diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Sedangkan hadiah, ia diberikan dengan maksud untuk silaturrahim dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi.[12]
4). Suap, pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntut- menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Sedangkan hadiah, pemberian terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan.
5). Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan, sedangkan hadiah diberikan setelahnya. (Lihat Hadaya Lil Muwazhzhafin, Dr. Al-Hasyim, hal 27-29)

D.MACAM-MACAM HADIAH BAGI PEJABAT DAN HUKUMNYA
Dalam pemberian suatu hadiah atau parsel kepada Pegawai atau pejabat dapat dibagi menjadi tiga bagian:
Pertama: Hadiah Yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya. (Lihat Hadaya Lil Muwazhzhafin, Dr. al Hasyim, hal 35-79).
Yaitu, hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan atau melegalkan sesuatu yang batil. Maka hukum hadiah ini haram, dan tidak boleh diterima. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Sulaiman ‘alahissalam, dia menolak hadiah Ratu Balqis dikarenakan ia merupakan suap-menyuap di dalam perkara agama agar nabi Sulaiman ‘alaihissalam diam darinya dan membiarkan dia beribadah kepada matahari sebagai sesembahan selain Allah Ta’ala.

Temasuk hadiah yang diharamkan pula bagi pemberi dan penerimanya adalah hadiah yang diperuntukkan bagi para pemimpin, para menteri, dan para pejabat, atas sebuah tugas yang memang wajib dilakukan oleh mereka. Atau agar mereka memberimu sesuatu yang bukan menjadi hakmu, atau mereka memaafkan kamu dari sesuatu yang tidak pantas untuk mereka maafkan.

Demikian pula memberikan hadiah kepada mereka dengan tujuan mengambil hati mereka tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa yang akan datang, yaitu dengan memalsukan data, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang lain yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.

Maka ketika itu, haram bagimu memberikan hadiah kepada mereka dan haram pula bagi mereka menerima hadiah tersebut dikarenakan itu merupakan suap-menyuap. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatakan Abdullah bin Amr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ
“Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap.” (HR. Abu Daud II/324 no.3580. dan dishahihkan oleh syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ no.5093).

Kedua: Hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya, dan diberi keringanan bagi yang memberikannya.
Yaitu, pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa, karena apa yang menjadi haknya tidak dikerjakan, atau disengaja diperlambat oleh pegawai bersangkutan yang seharusnya memberikan pelayanan.

Sebagai misal, pemberian seseorang kepada pegawai atau pejabat, yang ia lakukan karena untuk mengambil kembali haknya, atau untuk mencegah kezhaliman terhadap dirinya. Apalagi ia melihat, jika sang pegawai tersebut tidak diberi uang pelicin atau sesuatu harta lainnya, maka ia akan melalaikan, atau memperlambat atau bahkan mempersulit prosesnya, atau ia memperlihatkan wajah cemberut dan masam.

Syaikhul Islam Ibnu TaImiyyah rahimahullah berkata: “Jika seseorang memberi hadiah (dengan maksud) untuk menghentikan sebuah kezhaliman atau menagih haknya yang wajib, maka hadiah ini haram bagi yang mengambil, dan boleh bagi yang memberi. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya aku seringkali memberi pemberian kepada seseorang, lalu ia keluar menyandang api (neraka),” ditanyakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, Mengapa engkau memberi juga kepada mereka?” Beliau menjawab, “Mereka tidak lain kecuali meminta kepadaku, dan Allah tidak menginginkanku bakhil (kikir).” (Lihat Majmu’ Fatawa, 31/286)

Ketiga: Hadiah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan agar memberi dan menerimanya.
Yaitu, suatu pemberian hadiah/parsel dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Ta’ala untuk memperkuat hubungan silaturahim, kasih sayang dan rasa cinta, atau menjalin ukhuwah Islamiah, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.

Berikut ini kami akan sebutkan beberapa permasalahan, yang hukumnya masuk dalam bagian ini, sekalipun yang lebih utama dan lebih hati-hati bagi pejabat atau pegawai, tidak menerima hadiah/parsel tersebut, sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari tuduhan atau pandangan negatif, dan dalam rangka membendung jalan bagi dirinya dari pemberian yang haram.

1). Hadiah seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Sebelum orang tersebut menjabat, ia sudah sering juga memberi hadiah, karena hubungan kerabat atau yang lainnya. Dan pemberian itu tetap tidak bentambah, meskipun orang yang ia beri sekarang sedang menjadi pejabat atau pegawai.
2). Hadiah orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada seorang pegawai yang tidak berlaku persaksiannya, seperti Qodhi /hakim bersaksi untuk anaknya, dan hadiah tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan atau usahanya.
3). Hadiah yang telah mendapat izin dan oleh pemerintahannya atau instansinya.
4). Hadiah atasan kepada bawahannya. Dengan kata lain, hadiah dari orang yang mengangkatnya sebagai hakim dan orang yang jabatannya lebih tinggi darinya. Bukan sebaliknya.
5). Hadiah diberikan setelah ia meninggalkan jabatannya, dan yang lain-lain.

E.Bagaimana dengan gratifikasi yang diperoleh oleh pegawai atau pejabat publik? Apakah faktanya sama dengan hadiah dan suap? Ataukah berbeda?
Yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Lihat, http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi)

Contoh-contoh kasus yang bisa digolongkan dalam gratifikasi, antara lain:
1. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif oleh eksekutif, karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya.
2. Cideramata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan.
3. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas. Oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polantas), retribusi (dinas pendapatan daerah) dan LLAJR.
4. Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.
5. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah.
6. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha kepada pejabat.
7. Hadiah pernikahan untuk keluarga pejabat dari pengusaha.
8. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan. (Lihat, http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi)

Berdasarkan fakta di atas, maka status atau hukum gratifikasi tersebut harus dibedakan:
1. Jika gratifikasi tersebut diberikan oleh pemberinya karena terkait dengan jabatan penerimanya, baik untuk menyelesaikan urusan pada saat itu maupun pada masa yang akan datang, maka status gratifikasi tersebut haram. Statusnya, sama dengan suap.
2. Jika gratifikasi tersebut diberikan oleh pemberinya, sama sekali tidak terkait dengan jabatan penerimanya, tetapi karena hubungan kekerabatan atau pertemanan, yang lazim saling memberi hadiah, maka gratifikasi seperti ini hukumnya halal.

F.SOLUSI SUAP DAN HADIAH YANG HARAM
Secara singkat, solusi memberantas suap-menyuap maupun penyakit sejenisnya, terbagi dalam dua hal.
Pertama: Solusi Untuk Individu Dan Masyarakat.
1). Setiap individu muslim hendaklah memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Takwa merupakan wasiat Allah Ta’ala untuk umat yang terdahulu dan yang kemudian. Dengan takwa ia mengetahui perintahNya lalu melaksanakannya, dan mengetahui laranganNya lalu menjauhinya.
2). Berusaha menanamkan pada setiap diri sifat amanah, dan menghadirkan ke dalam hati besarnya dosa yang akan ditanggung oleh orang yang tidak menunaikan amanah. Dalam hati ini, peran agama memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu dengan penanaman akhlak yang mulia.
3). Setiap individu selalu belajar memahami rizki dengan benar. Bahwa membahagiakan diri dengan harta bukanlah dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan tetapi dengan mencari rizki yang halal dan hidup dengan qana’ah (merasa cukup dan menerima apa adanya), sehingga Allah Subhanahu wa Ta’ala akan melimpahkan berkah pada hartanya, dan ia dapat hidup bahagia dengan harta tersebut.
4). Menghadirkan ke dalam hati, bahwa di balik penghidupan ini ada kehidupan yang kekal, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Semua perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala tentang hartanya, dari mana engkau mendapatkannya, dan kemana engkau habiskan? Jika seseorang selamat pada pertanyaan pertama, belum tentu ia selamat pada pertanyaan berikutnya.

Kedua: Solusi Untuk Ulil Amri (Pemerintah).
1). Jika ingin membersihkan penyakit masyarakat ini, hendakah memulai dari diri mereka sendiri. Pepatah Arab mengatakan, rakyat mengikuti agama rajanya. Jika rajanya baik, maka masyarakat akan mengikutinya, dan demikian pula sebaliknya.
2). Bekerjasama dengan para juru dakwa (alim ulama) untuk menghidupkan ruh tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Jika tauhid telah lurus dan iman telah benar, maka, semuanya akan berjalan sesuai yang diinginkan oleh setiap diri seorang muslim.
3). Jika mengangkat seorang pejabat atau pegawai, hendaklah mengacu kepada dua syarat, yaitu keahlian, dan amanah. Jika kurang salah satu dari dua syarat tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan. Kemudian, memberi hukuman sesuai dengan aturan syariat Islam bagi yang melanggarnya.
4). Semua pejabat pemerintah seharusnya mencari penasihat dan orang kepercayaan yang shalih, yang menganjurkannya untuk berbuat baik, dan mencegahnya dari berbuat buruk. Seiring dengan itu, Ia juga menjauhi penasihat dan orang kepercayaan yang buruk.

Demikian penjelasan tentang hokum memberikan parsel kepada Atasan atau para pejabat tinggi Negara yang dapat sampaikan. Semoga Allah Ta’ala memberi kekuatan kepada pemerintah dan kaum muslimin untuk menegakkan ajaran agamanya pada kehidupan ini, sehingga dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan semoga pembahasan singkat dan global ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Wallahu a’lam bish showab.

[Sumber: MAJALAH PENGUSAHA MUSLIM Edisi 19 Volume 2 / Agustus 2011].

One response to “القول البين في أحكام الهدايا للموظفين / HUKUM PARSEL BAGI PEJABAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

  1. Dan aku makin bingung…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s